Terkait dengan gangguan pdn kominfo kasus pembobolan PDN ini tentu akan ada kerugian yang di derita oleh negara, dan bagaimana cara menghitung total nilai kerugian yang di tanggung oleh negara terkait dengan tercurinya data di pusat data nasional atau PDN ini.
Pernyataan Cyberation
Bahwa rata-rata kerugian yang ditimbulkan untuk perusahaan atau layanan publik ketika terjadi ransomewhere sekitar 46% atau bisa dikatakan sekitar 1 hingga 10 juta dollar, dan 16% sekitaran 10 juta dollar. Jika disebutkan rata-rata walaupun seharusnya lebih banyak lagi di angka 5 juta dollar, jadi dapat diasumsikan kisaran kerugian yang ditaksir sebesar 1000 hingga 1200-an aau sekitar 1,2 miliar USD.
Baca Juga : Fenomena Salah Jurusan Yang Terjadi Pada Mahasiswa Indonesia
Angka ini tentu sangat cukup besar jika dihitung dengan cara penghitungan yang kasar, belum lagi kerugian masyarakat serta kerugian waktu pada masyarakat yang tidak mendapatkan layanan yang ada. Sebab sekarang semua layanan pemerintah sudah berjalan pdn kominfo pada digitalisasi, ada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi lebih baik dari pada rugi hingga mencapai miliyaran USD, lebih baik membayarkan 8 juta USD dengan pengamanan yang tidak terlalu mahal dapat dilakukan.
Pernyataan Menteri Keuangan
Pusat data nasional PDN sudah membelanjakan dana sebesar Rp700 miliar sepanjang tahun 2024, PDN mendapatkan jatah dana dari APBN lewat kementerian komunikasi dan informatika KOMINFO. Hal ini ia sampaikan pada konfrensi pers realisasi APBN per akhir Mei 2024 di jakarta pada Kamis 27 Juni 2024. Kini PDN seharga 700 miliar tersebut dibobol oleh hacker pdn donw.
Kegagalan Pemerintah Dalam Menjaga Data Masyarakat
Ketua komisi satu DPR RI Mutia Hafid menyebut pemerintah pdn ransomware telah melakukan kebodohan lantaran tidak memiliki backup data nasional. Kepala badan siber dan sandi negara atau BSSN menjelaskan bahwa data cadangan tidak ada atau backup tidak ada, kerena pdn diretas artinya adanya masalah tata kelola. Jadi disebutkan sumber masalahnya.
Dua titik masalah ini yang kemudian dijawab oleh pihak DPR bahwa bukan masalah tata kelola tetapi ini hanya masalah kebodohan saja karena punya data nasional tetapi tidak memiliki satu backup pun, seharusnya pusat data nasional sementara di Surbaya bisa di backup pusat data yang ada di Batam. Jadi ketika terjadi serangan bisa diselamatkan. Namun fakta yang kita semua lihat tidak berjalan demikian, jadi bagaimana tanggapan masyarakat banyak menerima bahwa ini alasan sistem pdn diretas yang diberikan.
Dampak Dari Jebolnya Data Nasional
Dampak PDN yang telah jebol ini juga berdampak kemana-mana, selain pelayanan publik yang paling merasakan dampaknya kemarin adalah imgirasi dan bandara, daftar calon mahasiswa yang mendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK juga hilang dengan jumlah yang sangat luar biasa 800.000 nama yang telah hilang.
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi atau kemendikbud ristek mengumunkan 47 domain layanan atau aplikasi dibidang pendidikan dan kebudayaan terdampak gangguan pusat data nasional karena diserang ransomeware. Wakil ketua komisi 10 DPR Dede Yusuf juga mengungkapkan pendapat nya mengenai ini, “saya sangat menyayangkan bahwa data bisa hilang dan ini tentu terkait dengan PDN yang saai ini sedang kena hack”.
Data Yang Terselamatkan
Hanya berkisar 2% data atau 44 kementrian pdn diretas hacker yang memiliki backup data di infrastruktur selain pusat data nasional sementara, alhasil mereka dapat memulihkan data. Tetapi untuk 238 instansi lainnya tidak memiliki backup data jadi tidak dapat melakukan pemulihan. Dari pihak telkom melakukan isolasi ke pusat data nasional sementara 2 atau PDNS2, sehingga diharapkan data yang tersandra oleh ransomeware ini tidak disalahgunakan.
Baca Juga : Perubahan Prilaku Masyarakat Yang Menjadi Penyebab Konflik Antar Tetangga
Karena kondisi data ini terenskripsi tapi di lokasi PDNS 2 dan di isolasi agar tidak ada yang bisa akses, sehingga di putus akses dari luar. DPR sendiri merasa heran sebab dana pemeliharaan sebesar 700 miliar rupiah tidak membuat PDN aman dari peretasan, Wakil ketua komisi III DPR RI menduga dana pemeliharaan yang mencapai ratusan miliar ini tidak digunakan dengan baik. Ia menyebutkan ada diduga tindakan penyelewengan yang terjadi disana.
Ada oknum-oknum tidak kompeten di PDN, peretasan PDN kali ini sebagai hal yang sangat fatal dan memalukan yang menunjukan bahwa kerugian data pdn negara Indonesia telah dibuat tidak berdaya menghadapi serangan cyber, Syahroni juga menambahkan harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Jangan hanya mencari alasan tanpa adanya perbaikan.